New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Initiatives to market intelligence accountability usually are not an easy make any difference. The case of the Dying of human rights activist Munir Reported Thalib [31] over a flight from Indonesia to Amsterdam on September seven, 2004—a suspected “intelligence operation” after the 1998 reforms—is deadlocked. The legal process only tried using a person industry actor, who was said to generally be “an intelligence agent” and found him responsible, and a person Formal for the Management degree of BIN who communicated with the agent but was eventually acquitted.
Boundaries to institution of foreign foundations, which include necessary “Safe and sound” partnership with area Basis.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi problem resolving malah asik menjadi problem getting.
Meskipun pencairan THR dan peningkatan konsumsi dapat memberikan dorongan sementara bagi pertumbuhan ekonomi, strategi jangka panjang harus difokuskan pada peningkatan investasi dan produksi.
and from conducting pursuits that disrupt public order and very well-being. Violations of these types of provisions may result in the dissolution of the CSO. In addition, this Regulation presents discriminatory and extreme bureaucratic controls above international CSOs.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, informasi intelijen tetap sangat penting dalam merumuskan strategi diplomatik dan militer.
Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.
In 1950-1958, navy intelligence continue to dominated the operational actions with the intelligence solutions, While they weren't directed to deal with a selected external danger. This politicization system commenced in early 1952 when the Chief of Workers of your Armed Forces TB Simatupang shaped BISAP being an intelligence agency to assistance his Business and the Defense Ministry. However, because of its structural marginal place and limited assets and funds, BISAP couldn't do Considerably and was dissolved in the subsequent calendar year.[16]
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang user dalam memberikan perintah.
18/2003 on Advocates periksa di sini dated 5 April 2003 (“Law eighteen/2003”) and Government Regulation No. 83/2008 on Demands and Techniques for Provision of Cost-free Legal Help dated 31 December 2008 (“GR eighty three/2008”), delegates the obligation to advocates to provide gratis (pro bono) legal assistance to incapable justice seekers. To facilitate the provision of pro bono legal guidance additional proficiently and proficiently, PERADI as the advocacy organization has fashioned a Division known as Lawful Assist Centre (“PBH PERADI”) from the Corporation to equip its mission that will help people that search for for authorized help. PBH PERADI could appoint an Advocate to offer Professional bono legal help to incapable justice seekers, this applies Similarly to any software or request directly from incapable justice seekers. Moreover as an obligation, offering Professional bono lawful assistance is also implemented on the initiative of an advocate itself as a form of devotion towards the Local community. PERADI Rule No. one/2010 stipulates that advocate are advised to supply Professional bono authorized help no less than 50 several hours of labor every year. This provision is going to be applied as one among the necessities to acquire or to renew the Advocate copyright (“KTPA”) and when advocates could not meet up with this prerequisite, then the KTPA issuance might be deferred until this necessity is fulfilled.
Mendefinisikan pandemi sebagai ancaman keamanan nasional sendiri merupakan hal yang tepat. Pandemi Covid 19 sendiri telah bertransformasi menjadi masalah multidimensional yang tidak hanya menyerang kesehatan manusia namun juga keamanan nasional.
Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Plan besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.